Dusmar

Ka. Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Riau Kepulauan Batam

Kita bangsa Inonesia baru saja memperingati hari pendidikan nasional yang jatuh setiap  tanggal 2 mei,  bulan ini merupakan kado  istimewa  bagi para guru  atau lebih dikenal dengan pasukan Umar Bakhri paling tidak pada bulan ini pendidikan di negeri ini akan menjadi sorotan tajam pada bulan ini .

Mengenai masalah pedidikan, perhatian pemerintah kita masih terasa sangat minim. Gambaran ini tercermin dari beragamnya masalah pendidikan yang makin rumit. Kualitas siswa masih rendah, pengajar kurang profesional, biaya pendidikan yang mahal, bahkan aturan UU Pendidikan kacau . Dampak dari pendidikan yang buruk itu, negeri kita kedepannya makin terpuruk. Keterpurukan ini dapat juga akibat ketidak konsistennya para pihak yang berkepentingan dalam memajukan mutu pendidikan di negara ini

Membicarakan hal yang behubungan  dengan pendidikan merupakan hal yang  tidak akan habis-habisnya. dengan keadaan yang ada sekarang ini, kita melihat masih banyak masyarakat yang khawatir terhadap  pelaksanaan pendidikan kita di republik tercinta ini, terutama jika kita mencermati  pelaksanaan Ujian Nasional  baru saja siswa sekolah tingkat SD sampai SMA melakukan Ujian Nasional, yang adalah sebuah program yang sudah dipastikan  gagal yang terus dipertahankan. Singkat kata mengapa ujian nasional kita  katakan sebagai sebuah kegagalan, karena pemerintah memberi standar nasional untuk nilai kelulusan, padahal dalam sisitem pendidikan negara manapun kelulusan seorang siswa adalah ditentukan oleh pihak sekolah

Kita masih melihat masih banyaknya  pelaksanaan UN ( ujian nasional ) dilaksanakan dengan penuh ketidakjujuran dan diperparah lagi  ketidakmampuan para guru dalam melaksanakan tekanan tekanan dari Pemerintah , sehingga jika boleh kita  menyimpulkan pelaksanaan UN tidak lebih dari sebuah sandiwara nasional yang harus dijalankan para guru –  guru dan siswa, dalam pengawasan pelaksanaan ujian nasional guru dihadapkan dengan aturan-aturan yang tidak memungkinkan guru untuk berbuat banyak dalam pengawasan ujian nasional tersebut, sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak para  guru/pengawas ujian terpaksa membiarkan para siswa saling menyontek atau bekerja sama dalam pelaksanaan Ujian Nasional di sekolah, Para guru selalu mengajarkan kejujuran sebagai nilai yang harus dianut setiap siswa pada setiap  pelaksanaan ujian semester dan kenaikan kelas akan jauh berbeda tampilannya saat pelaksanaan ujian nasional. Guru sebagai pengawas seolah tutup mata dengan ketidakjujuran pelaksanaan ujian nasional di sekolah, ini merupakan dilema yang dihadapi guru pada kita saat ini.

Jika guru terlalu displin dalam pengawasan ujian nasional dikhawatirkan siswa secara mental merugikan siswa yang melaksanakan ujian sebagai konsekwensinya guru yang bersangkutan akan ditegur oleh kepala sekolah tempat asal mengajar dan yang lebih miris lagi di berbagai daerah para siswa mendemo pengawas yang disiplin dalam pengawasan ujian nasional.

Inilah persoalan yang dihadapi  para guru dihadapkan pada pilihan yang tidak menyenangkan,  ditambah lagi dengan tuntutan Pihak Diknas Pendidikan diberbagai daerah berlomba lomba untuk meningkatkan hasil Ujian nasional lebih tinggi dibandingan daerah lainnya. , pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Diknas Pendidikan  terlalu berpatokan keberhasilan seorang siswa hanya diukur dengan peroleh ujian nasional, pada hal jika pemerintah membuka mata lebar-lebar bukankah keberhasilan siswa itu diukur tidak hanya dengan angka yang tertera di laporan hasil studi siswa saat pelaksanaan Ujian nasional.

Harapan  kita sebaiknya Pemerintah mengembalikan  kedudukan UN sebagai sarana Evaluasi, seperti EBTANAS dimasa Orba dulu. Lulus atau tidak seorang siswa ditentukan oleh masalah administatif dan afektif (sikap), bukan kognitif (pengetahuan). Dahulu, EBTANAS penting, tapi sebagai alat evaluasi, memberikan gambaran kasar kemampuan siswa. Jenjang pendidikan lebih tinggi akan menggunakannya sebagai salah satu alat penilaian, namun bukan satu – satunya. Nilai rapor, ada / tidaknya ‘catatan khusus’ (baik positif atau negatif) selama mengikuti jenjang berikutnya.  Dengan demikian  tujuan penilaiannya tercapai, tanpa terbiaskan oleh tekanan ujian.

Tidaklah mengherankan jika saat ini banyak masyarakat yang menyimpulkan bahwa sistem Pendidikan Nasional kita saat ini  telah kehilangan “ roh nasional “  akibat hilangnya nilai – nilai yang di inginkan oleh pendidikan itu sendiri . yang tercantum dalam  Sistem Pendidikan Nasional, antara lain menyatakan maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna bagi kehidupan bermoral dengan menanamkan nilai nilai kejujuran dalam kehidupan, semuanya kita berharap semoga anak bangsa ini lebih mengutamakan kejujuran dalam setiap tindak tanduk dalam kehidupan sehari hari “

Sudah selayaknya  bangsa ini dengan  mengaplikasikan ajaran kepemimpinan Ki Hadjar Dewantara yang sangat poluler di kalangan masyarakat  Ing Ngarso Sun Tulodo, Ing Madyo Mbangun Karso, Tut Wuri Handayani. Kalimat terakhir yang selalu dipuja dan dijadikan motto Kementerian Pendidikan nasional dan Kebudayaan . “ Selamat hari Pendidkan nasional “

Agam Akhmad Syaukani, M.Pd.

Ka.Prodi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Riau Kepulauan Batam

Pendidikan sebagai suatu upaya pengembangan sumber daya manusia merupakan indicator utama keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Tetapi selama ini, keberhasilan pembangunan selalu ditinjau dari apek ekonomi dan penguasaan iptek. Pendapatan per kapita dan devisa Negara menjadi ukuran standar kesejahteraan serta pemanfaatan perangkat teknologi mutakhir sebagai ukuran kemajuan. Padahal, tidaklah mungkin kesejahteraan masyarakat dapat meningkat kalau mereka masih terbelenggu kebodohan dan tidaklah mungkin suatu negara dikatakan telah maju kalau hanya sebatas pengguna teknologi.

Pentingnya pendidikan sebagai pilar utama pembangunan diamanatkan oleh para pendiri bangsa dalam Pembukaan UUD 45 sebagai tujuan, cita-cita, dan arah pembangunan bangsa, yaitu “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”. Amanat ini mengisyaratkan bahwa pendidikan sebagai hak setiap warga Negara bukan hanya menciptakan warga Negara yang cerdas tetapi menjadi bangsa yang cerdas. Sekarang pertanyaannya, “Apakah kita sudah menjadi bangsa yang cerdas?”

Pendidikan sebagai investasi pembangunan jangka panjang, keberhasilannya tidak dapat kita nilai saat ini karena hasil-hasil pendidikan secara nyata baru dapat kita rasakan untuk masa satu decade sampai satu generasi (10-30 th). Banyak hal, peristiwa, dan kisah sejarah yang dapat kita refleksikan mulai dari Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi 1945, Pembaharuan 1966, dan Reformasi 1998. Berbagai peristiwa sejarah ini  timbul dari kesadaran yang dilakukan oleh masyarakat terdidik  untuk melakukan perbaikan dalam kehidupan berbangsa yang merefleksikan keberhasilan suatu system pendidikan di zamannya.

Dalam era reformasi dewasa ini, semenjak diundang-undangkannya system pendidikan nasional dalam UU no. 20 tahun 2003, banyak kontroversi terkait pelaksanaan system pendidikan nasional. Biaya pendidikan yang ditetapkan sebesar 20% dari APBN merupakan wujud tanggungjawab pemerintah untuk dapat meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan kualitas dan relevansi  proses dan hasil pendidikan, serta peningkatan kualitas pendidik dan sarana prasana pendidikan. Tetapi  kenyataannya, pengelolaan anggaran pendidikan yang sangat besar ini belum menunjukkan perubahan wajah pendidikan secara nyata.

Dana yang besar memungkinkan pemerintah meluncurkan berbagai program pendidikan yang berkualitas dan memberdayakan, tetapi dalam pelaksanaannya sering tidak tepat sasaran. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) misalnya, implementasinya tidak didukung aturan pelaksanaan yang jelas dan pengawasan yang ketat menyebabkan banyak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan alokasi dana bantuan. Banyaknya siswa yang menerima dana BOS belum dapat mengurangi jumlah anak putus sekolah.  Semakin banyak gedung sekolah baru dibangun tetapi masih banyak lembaga pendidikan yang kondisinya sangat memprihatinkan. Berbagai kelembagaan pendidikan formal diperkuat tetapi pendidikan non formal yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan pendidikan masyarakat seperti diabaikan. Hal-hal ini menunjukkan bahwa berbagai kebijakan strategis dunia pendidikan masih menampakkan ketidakadilan bagi kelompok masyarakat yang tergolong lemah dan belum menyentuh kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Suatu kebanggaan dan apresiasi tinggi terhadap pendidik “Sebagai pahlawan tanpa tanda Jasa”. Dengan diberlakukannya UU Guru dan Dosen, Pendidik diakuinya sebagai suatu profesi sejajar dengan profesi lainnya. Kesejahteraan pendidik mulai terangkat, tunjangan dan sertifikasi menjadi modal dalam mengemban tugas memberdayakan anak bangsa. Tugas yang sangat berat, untuk meningkatkan kualitas anak didik, maka seorang pendidik juga harus meningkatkan kualitas dirinya. Profesi sebagai pendidik menuntut adanya kualifikasi dan kompetensi yang tersertifikasi. Tetapi sebagai suatu profesi pendidikan telah kehilangan jiwa kependidikan itu sendiri yaitu dedikasi. Dewasa ini, para pendidik sibuk menyusun administrasi, bekerja mengharap imbal materi, dan berinteraksi untuk suatu posisi. Rasanyasangat sulit menemukan “Oemar Bakrie” yang ikhlas mengabdi.

Kurikum Berbasis Kompetensi (KBK) sebagai perangkat pelaksanaan teknis pendidikan nasional memberi harapan besar untuk menciptakan lulusan suatu lembaga pendidikan yang berkualitas. Kualitas suatu lulusan dinilai berdasarkan pencapaian suatu kompetensi dasar secara akademik, bukan sekedar memiliki pengetahuan tetapi juga kemampuan untuk menerapkannya dalam kehidupan. Sayangnya, implementasi KBK masih sebatas tataran teoritis. Pendidik sebagai ujung tombak pelaksana masih banyak tidak memahami atau tidak mau memahami hakikat KBK. Mereka masih melaksanakan pendidikan sebatas mengejar target kurikulum. Ketuntasan belajar hanya sebatas penuntasan penyampaian keseluruhan materi yang diajarkan dan penilaiannya hanya sebatas pencapaian siswa pada ranah kognitif secara akademik saja. Seharusnya keberhasilan belajar tercermin dari penguasaan siswa terhadap suatu kompetensi dasar sebagai suatu kemampuan nyata yang dapat diterapkan dalam kehidupannya

Ironinya lagi, Pemerintah memberlakukan Ujian Nasional (UN) sebagai syarat kelulusan. Ujian tertulis yang hanya mengukur kemampuan kognitif tidaklah mencerminkan ketercapaian kompetensi secara komprehensif. Ujian yang dilakukan beberapa waktu tidaklah mungkin dapat menggambarkan proses yang telah dilakukan siswa selama masa pendidikannya. Sangat tidak relevan, proses panjang yang telah dilalui siswa hanya dinilai dengan ujian sesaat. UN sebagai standar kelulusan menyebabkan setiap pelaku pendidikan mengupayakan berbagai cara agar lulus ujian. Berbagai bentuk kecurangan jelas sangat kasat mata, system pengawasan terkesan memberikan peluang, sedangkan pengambil kebijakan seakan memberi arahan.

Kenakalan remaja yang menjadi-jadi, tawuran, narkoba, seks bebas, kriminalitas, dan berbagai tindakan anti social tumbuh di kalangan pelajar kita semakin menanbah panjang catatan keterpurukan system pendidikan kita. Pendidikan hanya dijadikan jargon politik saat kampaye, sebatas komoditas ekonomi yang menjanjikan, dan topic hangat yang tidak habis untuk dibicarakan.

Bukan maksud untuk menyalahkan, pendidikan menjadi tanggungjawab kita semua, tetapi pendidik memiliki peran sentral untuk melakukan perbaikan dunia pendidikan. Perbaikan kualitas pendidikan harus kita mulai dari peningkatan kualitas guru.Setiap orang terlahir untuk dapat menjadi guru tetapi tidak semua guru memiliki dedikasi dan kompetensi profesi. Sebagai pendidik dan akademisi, kita optimis bahwa pendidikan kita ke depan bisa lebih baik.